2.361 Personel Disiagakan, Kapolda Sumsel Tekankan Pospam Aktif Layani Pemudik
Sebanyak 2.361 personel disiagakan, Kapolda Sumsel instruksikan Pospam aktif melayani masyarakat selama arus mudik.–
Kapolda Sumsel Tegaskan Pospam Harus Jadi Pusat Solusi, 2.361 Personel Disiagakan
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Konsolidasi Operasi Ketupat Musi 2026 pada Rabu (18 Maret 2026).
Kapolda Sumsel menekankan agar seluruh pos pengamanan (Pospam) berfungsi sebagai pusat pelayanan dan solusi bagi masyarakat selama arus mudik.
Kapolda menegaskan, personel di lapangan tidak hanya menjalankan tugas pengaturan lalu lintas, tetapi juga harus aktif memberikan layanan informasi dan bantuan kepada pemudik.
“Pospam bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tetapi harus menjadi pusat solusi bagi masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi simbol tanpa memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Memasuki hari keenam operasi, arus mudik di wilayah Sumatera Selatan mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan.
Mantan Kadiv Humas Polri ini menyebut kondisi kepadatan merupakan hal yang wajar, namun yang harus diantisipasi adalah kemacetan total dalam waktu lama.
“Macet itu biasa, yang penting kendaraan tetap bergerak. Jangan sampai terjadi stuck berjam-jam,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebanyak 2.361 personel disiagakan dengan dukungan teknologi digital, termasuk penggunaan drone dan pemetaan titik rawan kemacetan.
Kapolda juga menginstruksikan jajarannya untuk bertindak proaktif dengan hadir lebih awal di titik rawan, termasuk mengantisipasi potensi kemacetan akibat pasar tumpah.
Selain itu, aspek toleransi juga menjadi perhatian dalam pengamanan mudik tahun 2026 ini. Kapolda mengingatkan personel untuk menjaga harmoni antarumat beragama, mengingat pelaksanaan mudik berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
“Kedepankan empati dan komunikasi yang baik agar semua masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman,” tegasnya
Operasi Ketupat Musi 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 25 Maret.
Polda Sumsel memastikan pengamanan terus diperkuat, termasuk mengatasi kendala komunikasi di wilayah blank spot dengan dukungan teknologi seperti in
2.361 Personel Disiagakan, Kapolda Sumsel Tekankan Pospam Aktif Layani Pemudik
Sebanyak 2.361 personel disiagakan, Kapolda Sumsel instruksikan Pospam aktif melayani masyarakat selama arus mudik.–
Kapolda Sumsel Tegaskan Pospam Harus Jadi Pusat Solusi, 2.361 Personel Disiagakan
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Konsolidasi Operasi Ketupat Musi 2026 pada Rabu (18 Maret 2026).
Kapolda Sumsel menekankan agar seluruh pos pengamanan (Pospam) berfungsi sebagai pusat pelayanan dan solusi bagi masyarakat selama arus mudik.
Kapolda menegaskan, personel di lapangan tidak hanya menjalankan tugas pengaturan lalu lintas, tetapi juga harus aktif memberikan layanan informasi dan bantuan kepada pemudik.
“Pospam bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tetapi harus menjadi pusat solusi bagi masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi simbol tanpa memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Memasuki hari keenam operasi, arus mudik di wilayah Sumatera Selatan mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan.
Mantan Kadiv Humas Polri ini menyebut kondisi kepadatan merupakan hal yang wajar, namun yang harus diantisipasi adalah kemacetan total dalam waktu lama.
“Macet itu biasa, yang penting kendaraan tetap bergerak. Jangan sampai terjadi stuck berjam-jam,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebanyak 2.361 personel disiagakan dengan dukungan teknologi digital, termasuk penggunaan drone dan pemetaan titik rawan kemacetan.
Kapolda juga menginstruksikan jajarannya untuk bertindak proaktif dengan hadir lebih awal di titik rawan, termasuk mengantisipasi potensi kemacetan akibat pasar tumpah.
Selain itu, aspek toleransi juga menjadi perhatian dalam pengamanan mudik tahun 2026 ini. Kapolda mengingatkan personel untuk menjaga harmoni antarumat beragama, mengingat pelaksanaan mudik berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
“Kedepankan empati dan komunikasi yang baik agar semua masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman,” tegasnya
Operasi Ketupat Musi 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 25 Maret.
Polda Sumsel memastikan pengamanan terus diperkuat, termasuk mengatasi kendala komunikasi di wilayah blank spot dengan dukungan teknologi seperti in
2.361 Personel Disiagakan, Kapolda Sumsel Tekankan Pospam Aktif Layani Pemudik
Sebanyak 2.361 personel disiagakan, Kapolda Sumsel instruksikan Pospam aktif melayani masyarakat selama arus mudik.–
Kapolda Sumsel Tegaskan Pospam Harus Jadi Pusat Solusi, 2.361 Personel Disiagakan
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Konsolidasi Operasi Ketupat Musi 2026 pada Rabu (18 Maret 2026).
Kapolda Sumsel menekankan agar seluruh pos pengamanan (Pospam) berfungsi sebagai pusat pelayanan dan solusi bagi masyarakat selama arus mudik.
Kapolda menegaskan, personel di lapangan tidak hanya menjalankan tugas pengaturan lalu lintas, tetapi juga harus aktif memberikan layanan informasi dan bantuan kepada pemudik.
“Pospam bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tetapi harus menjadi pusat solusi bagi masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi simbol tanpa memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Memasuki hari keenam operasi, arus mudik di wilayah Sumatera Selatan mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan.
Mantan Kadiv Humas Polri ini menyebut kondisi kepadatan merupakan hal yang wajar, namun yang harus diantisipasi adalah kemacetan total dalam waktu lama.
“Macet itu biasa, yang penting kendaraan tetap bergerak. Jangan sampai terjadi stuck berjam-jam,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebanyak 2.361 personel disiagakan dengan dukungan teknologi digital, termasuk penggunaan drone dan pemetaan titik rawan kemacetan.
Kapolda juga menginstruksikan jajarannya untuk bertindak proaktif dengan hadir lebih awal di titik rawan, termasuk mengantisipasi potensi kemacetan akibat pasar tumpah.
Selain itu, aspek toleransi juga menjadi perhatian dalam pengamanan mudik tahun 2026 ini. Kapolda mengingatkan personel untuk menjaga harmoni antarumat beragama, mengingat pelaksanaan mudik berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
“Kedepankan empati dan komunikasi yang baik agar semua masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman,” tegasnya
Operasi Ketupat Musi 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 25 Maret.
Polda Sumsel memastikan pengamanan terus diperkuat, termasuk mengatasi kendala komunikasi di wilayah blank spot dengan dukungan teknologi seperti in
Polisi: Pelaku Serangan Air Keras ke Andrie Yunus 4 Orang
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menduga serangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus itu terjadi karena korban sangat aktif, berani, dan persisten dalam bersinggungan dengan isu menguatnya kembali militerisme di Indonesia.
Kepada Deutsche Welle, Usman menuturkan: “Ini setidaknya terlihat dari kegiatan Andrie selama setahun terakhir: Dari Rancangan Undang.-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), sampai perluasan militer secara lebih luas. Peristiwa percobaan pembunuhan kepadanya terjadi hampir genap setahun setelah Andrie menggeruduk pertemuan tertutup DPR yang membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, 15 Maret 2025. Ia juga tidak berhenti di situ, tapi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik uji formil maupun uji materiil yang semua berlangsung selama setahun ini.”
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid Foto: Privat
Ditambah lagi kegiatan terakhir di hari peristiwa itu, Andrie Yunus masih ambil bagian dalam podcast soal kembalinya militerisme dan judicial review, maupun ikut rapat pembahasan tindak lanjut laporan terkait isu keterlibatan militer di balik kerusuhan Agustus tahun silam, imbuh Usman.
“Kritik atas perluasan peran militer jelas sangat sensitif. Apalagi sejak aksi protes di Fairmont, Andrie seketika itu juga mengalami teror-teror, juga kepada kantor KontraS dan juga teman-teman (aktivis), termasuk saya,” ungkap Usman kepada DW.
Sementara itu Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Atnike Sigiro beranggapan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus memiliki indikasi kuat sebagai serangan terencana terhadap Pembela HAM, mengingat sosoknya sebagai aktivis yang vokal dalam berbagai isu advokasi HAM beberapa tahun terakhir, khususnya advokasi terkait RUU TNI dan unjuk rasa Agustus 2025 sebagaimana yang disebutkan Usman.
“Serangan terhadap pembela HAM merupakan indikasi serius terhadap ruang kebebasan sipil dan jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan menimbulkan ‘chilling effect’, yang menimbulkan rasa keterancaman terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia,” papar Atnike kepada DW.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Atnike SigiroFoto: A. Sigiro
Atnike menambahkan, untuk itu, sebagai “duty bearer”, negara melalui aparatur dan institusinya harus melaksanakan tanggung jawabnya, seperti kepolisian, untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarga.
“DPR dan pemerintah wajib memperkuat jaminan perlindungan bagi pembela HAM, dan aktivitas-aktivitas pembelaan HAM, baik melalui penguatan regulasi, pengawasan, maupun pencegahan keberulangan.” Untuk memastikan proses penegakan hukum dan perlindungan tersebut dilaksanakan secara efektif, maka Komnas HAM saat ini tengah melakukan pemantauan terhadap kasus Andrie Yunus, imbuh Atnike.
Koordinaor Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya menandaskan tindakan penyiraman air keras ini merupakan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat khususnya pembela HAM. “Peristiwa ini harus segera mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil.”
Kalangan aktivis menyebut Andrie Yunus sangat aktif, berani, dan persisten dalam bersinggungan dengan isu menguatnya kembali militerisme di Indonesia. Foto: Forum Keadilan
Menderita luka bakar
Dalam kronologi yang disampaikan KontraS diceritakan peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus usai melakukan perekaman siniar (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang rampung pada sekitar pukul 23.00 WIB, Jumat (13/03) lalu. Andrie sedang mengendarai kendaraan roda dua miliknya di Jalan Salemba I – Talang, Jakarta Pusat.
Kemudian, dua orang yang naik motor menghampiri secara melawan arah di Jalan Talang (Jembatan Talang). Pelaku pertama merupakan pengendara, sedangkan pelaku kedua yakni penumpang belakang menggunakan penutup wajah, menyiramkan air keras ke arah korban hingga mengenai sebagian tubuh korban. Akibat serangan tersebut, korban langsung berteriak kesakitan hingga menjatuhkan motornya.
Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Jakarta dan mendapatkan penanganan medis darurat, terutama pada bagian mata yang terkena cairan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya barang milik korban yang hilang atau dirampas baik saat kejadian maupun setelah peristiwa berlangsung. Pascaperistiwa tersebut, Andrie Yunus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24%.
Polisi: Ada empat pelaku
Sementara itu, dalam konferensi persnya, keterangan polisi mengungkap pelaku mengendarai dua sepeda motor dan berpencar setelah melakukan aksi penyerangan. “Diduga empat orang terduga pelaku yang menggunakan dua sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini, kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Jakarta, Senin (16/03).
Temuan polisi ini didasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di sejumlah titik di Jakarta, ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Senin (16/03). Ada sekitar 86 kamera pengawas yang dipantau untuk mengambil rekaman terkait perkara ini.
Bukan tindak kriminal biasa
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menegaskan serangan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindak kriminal biasa. “Dalam konteks kerja-kerja pembelaan HAM dan advokasi publik yang selama ini dijalankan oleh korban, peristiwa ini juga harus dilihat sebagai ancaman terhadap ruang sipil serta terhadap prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat,” demikian bunyi pernyataan bersama Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dan Ketua STH Indonesia Jentera Aria Suyudi.
Untuk itu, PSHK dan STH Indonesia Jentera mendesak aparat penegak hukum segera mengusut secara menyeluruh serangan terhadap Andrie Yunus, termasuk menangkap pelaku dan mengungkap pihak yang berada di balik peristiwa ini dan meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, guna memastikan tidak terjadinya impunitas dalam kasus kekerasan terhadap pembela HAM.
Kedua lembaga itu menegaskan, serangan terhadap Andrie Yunus memperkuat kekhawatiran bahwa kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia semakin dihadapkan pada risiko keamanan yang serius. Serangan terhadap pembela HAM tidak boleh dinormalisasi dalam negara yang menjunjung prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Negara harus menunjukkan komitmen yang nyata untuk melindungi ruang sipil serta menjamin bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap pembela HAM diusut dan dihukum secara adil.
PSHK dan STH Indonesia Jentera menyampaikan solidaritas kepada Andrie Yunus, keluarga, serta seluruh elemen masyarakat sipil yang terus memperjuangkan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Desakan dari DPR untuk kepolisian
Komisi III DPR menggelar rapat khusus membahas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Komisi III menyatakan keprihatinan dan mengecam keras aksi kekerasan tersebut. Dalam keterangan pers yang diperoleh Deutsche Welle, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyebutkan Andrie Yunus wajib memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, serta baik sebagai warga negara maupun sebagai pembela HAM.
Disebutkan: “Komisi III DPR meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
Serangan yang diduga dilakukan oleh orang tak dikenal itu menambah deretan daftar intimidasi dan kekerasan yang dialami para pembela HAM dan aktivis antikorupsi di nusantara.
PALEMBANG — Tim Komisi Kepolisian Nasional melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Selatan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid dan diterima langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung Presisi Mapolda Sumsel.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda memaparkan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran di wilayah Sumatera Selatan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengoperasian jalur tol fungsional untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di jalur arteri utama.
Selain itu, Polda Sumsel juga memperketat penertiban kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalur mudik.
Selain kesiapan Operasi Ketupat, Kapolda juga memaparkan dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan Tanam Raya Jagung di Kabupaten Ogan Ilir.
Menurut Kapolda, keterlibatan kepolisian tidak hanya pada kegiatan penanaman, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani mulai dari hulu hingga hilir.
Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan eksternal untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal selama periode Lebaran.
Setelah pertemuan di Polda Sumsel, tim Kompolnas dijadwalkan melanjutkan rangkaian pengawasan ke beberapa satuan wilayah di Sumatera Selatan.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Polda Sumsel terbuka terhadap pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut kunjungan Kompolnas sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan maksimal,” ujarnya.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
PALEMBANG — Tim Komisi Kepolisian Nasional melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Selatan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid dan diterima langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung Presisi Mapolda Sumsel.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda memaparkan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran di wilayah Sumatera Selatan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengoperasian jalur tol fungsional untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di jalur arteri utama.
Selain itu, Polda Sumsel juga memperketat penertiban kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalur mudik.
Selain kesiapan Operasi Ketupat, Kapolda juga memaparkan dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan Tanam Raya Jagung di Kabupaten Ogan Ilir.
Menurut Kapolda, keterlibatan kepolisian tidak hanya pada kegiatan penanaman, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani mulai dari hulu hingga hilir.
Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan eksternal untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal selama periode Lebaran.
Setelah pertemuan di Polda Sumsel, tim Kompolnas dijadwalkan melanjutkan rangkaian pengawasan ke beberapa satuan wilayah di Sumatera Selatan.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Polda Sumsel terbuka terhadap pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut kunjungan Kompolnas sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan maksimal,” ujarnya.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
PALEMBANG — Tim Komisi Kepolisian Nasional melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Selatan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid dan diterima langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung Presisi Mapolda Sumsel.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda memaparkan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran di wilayah Sumatera Selatan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengoperasian jalur tol fungsional untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di jalur arteri utama.
Selain itu, Polda Sumsel juga memperketat penertiban kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalur mudik.
Selain kesiapan Operasi Ketupat, Kapolda juga memaparkan dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan Tanam Raya Jagung di Kabupaten Ogan Ilir.
Menurut Kapolda, keterlibatan kepolisian tidak hanya pada kegiatan penanaman, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani mulai dari hulu hingga hilir.
Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan eksternal untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal selama periode Lebaran.
Setelah pertemuan di Polda Sumsel, tim Kompolnas dijadwalkan melanjutkan rangkaian pengawasan ke beberapa satuan wilayah di Sumatera Selatan.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Polda Sumsel terbuka terhadap pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut kunjungan Kompolnas sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan maksimal,” ujarnya.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
PALEMBANG — Tim Komisi Kepolisian Nasional melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Selatan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid dan diterima langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung Presisi Mapolda Sumsel.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda memaparkan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran di wilayah Sumatera Selatan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengoperasian jalur tol fungsional untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di jalur arteri utama.
Selain itu, Polda Sumsel juga memperketat penertiban kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalur mudik.
Selain kesiapan Operasi Ketupat, Kapolda juga memaparkan dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan Tanam Raya Jagung di Kabupaten Ogan Ilir.
Menurut Kapolda, keterlibatan kepolisian tidak hanya pada kegiatan penanaman, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani mulai dari hulu hingga hilir.
Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan eksternal untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal selama periode Lebaran.
Setelah pertemuan di Polda Sumsel, tim Kompolnas dijadwalkan melanjutkan rangkaian pengawasan ke beberapa satuan wilayah di Sumatera Selatan.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Polda Sumsel terbuka terhadap pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut kunjungan Kompolnas sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan maksimal,” ujarnya.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
Bongkar Pabrik Narkoba di Bali BNN Sita 7.8 KG Party Drugs Dan 223 KG Bahan Baku
Sinergi BNN , Imigrasi Dan Bea Cukai Ungkap Laboratorium Narkotika Ilegal Milik WNA Rusia Di Bali
Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea Cukai, Imigrasi, dan Polda Bali berhasil mengungkap pabrik rahasia (clandestine lab) narkotika jenis mephedrone atau party drug di sebuah vila di Kawasan Gianyar, Bali. Sebanyak 2 warga negara asing (WNA) asal Rusia telah diamankan.
Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif sejak Januari 2026. Tim gabungan akhirnya melakukan penindakan pada Kamis (5/3) di Vila Lavana De’Bale Marcapada, Blahbatuh, Gianyar.
Bongkar Pabrik Narkoba di Bali BNN Sita 7.8 KG Party Drugs Dan 223 KG Bahan Baku
Kedua pelaku diketahui sempat menyewa 2 vila lain dengan lama waktu 1 bulan sebagai tempat penerimaan paket-paket bahan dan peralatan clandestine lab dari marketplace oleh tersangka ST. Setelah terkumpul, tersangka NT selaku ‘koki’ mulai memproduksi di Villa Lavana. NT juga tak pernah tinggal menetap selain untuk produksi, namun juga menyewa vila-vila lain.
Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, petugas berhasil menyita berbagai barang bukti narkotika jenis mephedrone padatan sebanyak kurang lebih 644 gram dan dalam bentuk cairan sebanyak 7.250 mililiter, sehingga total berat bruto menjadi 7.894 gram (7,8 kg).
Ada pula berbagai prekursor atau bahan baku padatan sebanyak 2.600 gram (2,6 kg) dan cairan sebanyak 219.780 mililiter (219,7 kg) total berat bahan baku mencapai 223,3 kg yang diduga kuat digunakan untuk memproduksi mephedrone.
Fakta bahwa laboratorium kembali ditemukan di Bali dan dijalankan oleh warga negara asing menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi target pasar dan produksi narkotika bagi jaringan internasional. Pengungkapan ini merupakan komitmen BNN RI untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dengan melakukan penindakan di hulu (preventive strike) sebelum narkoba beredar di masyarakat.
Atas perbuatannya, para tersangka kini terancam hukuman pidana mat1, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari operasi ini, BNN berhasil menyelamatkan lebih ari 31.576 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.
Apresiasi setinggi-tingginya untuk BNN atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut. Langkah tegas ini menjadi bukti nyata komitmen dalam memutus jaringan peredaran narkotika dan melindungi generasi bangsa.
Berkat BNN Lab Narkoba Sindikat Rusia di BaliTerbongkar Dan Hampir 8 Kg Party Drug Disita
Sinergi BNN , Imigrasi Dan Bea Cukai Ungkap Laboratorium Narkotika Ilegal Milik WNA Rusia Di Bali
Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea Cukai, Imigrasi, dan Polda Bali berhasil mengungkap pabrik rahasia (clandestine lab) narkotika jenis mephedrone atau party drug di sebuah vila di Kawasan Gianyar, Bali. Sebanyak 2 warga negara asing (WNA) asal Rusia telah diamankan.
Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif sejak Januari 2026. Tim gabungan akhirnya melakukan penindakan pada Kamis (5/3) di Vila Lavana De’Bale Marcapada, Blahbatuh, Gianyar.
Kedua pelaku diketahui sempat menyewa 2 vila lain dengan lama waktu 1 bulan sebagai tempat penerimaan paket-paket bahan dan peralatan clandestine lab dari marketplace oleh tersangka ST. Setelah terkumpul, tersangka NT selaku ‘koki’ mulai memproduksi di Villa Lavana. NT juga tak pernah tinggal menetap selain untuk produksi, namun juga menyewa vila-vila lain.
Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, petugas berhasil menyita berbagai barang bukti narkotika jenis mephedrone padatan sebanyak kurang lebih 644 gram dan dalam bentuk cairan sebanyak 7.250 mililiter, sehingga total berat bruto menjadi 7.894 gram (7,8 kg).
Ada pula berbagai prekursor atau bahan baku padatan sebanyak 2.600 gram (2,6 kg) dan cairan sebanyak 219.780 mililiter (219,7 kg) total berat bahan baku mencapai 223,3 kg yang diduga kuat digunakan untuk memproduksi mephedrone.
Fakta bahwa laboratorium kembali ditemukan di Bali dan dijalankan oleh warga negara asing menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi target pasar dan produksi narkotika bagi jaringan internasional. Pengungkapan ini merupakan komitmen BNN RI untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dengan melakukan penindakan di hulu (preventive strike) sebelum narkoba beredar di masyarakat.
Atas perbuatannya, para tersangka kini terancam hukuman pidana mat1, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari operasi ini, BNN berhasil menyelamatkan lebih ari 31.576 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.
Apresiasi setinggi-tingginya untuk BNN atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut. Langkah tegas ini menjadi bukti nyata komitmen dalam memutus jaringan peredaran narkotika dan melindungi generasi bangsa.
